h1

Bila Sesuai, Separuh Lahan PLTU Sudah di Timbun

April 12, 2011

PEKANBARU (RP)- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2×100 MW di Tenayan Raya masih terkendala. Idealnya bila sesuai jadwal yang direncanakan PLN —setelah penandatanganan kontrak pembangunan PLTU yang dilakukan Desember 2010 lalu— seharusnya kontraktor sudah bisa menimbun separuh tanah seluas 40 hektare itu.

Menurut Manajer Proyek Pembangunan PLTU 2×100 MW Tenayanraya, Reisal Rimtahi, sesuai jadwal, lahan itu mulai dikerjakan dengan pembersihan lahan yang bisa dilakukan selama satu bulan.

‘’Kalau kontraktor masuk, kita bisa bersihkan lahan. Setelah itu dilanjutkan pengukuran dan penimbunan lahan. Lahan 40 hektare itu harus ditimbun setinggi empat meter,’’ ujar Reisal pada Riau Pos, Senin (11/4). Reisal menyatakan ia akan bertemu Pemko Pekanbaru untuk membahas hal ini. ‘’Bagaimana pertanggungjawaban lahan untuk pembangunan PLTU,’’ ujarnya.

Di bagian lain, Pemko Pekanbaru langsung melaksanakan rapat mendadak malam tadi terkait lahan seluas 40 hektare yang akan dibangun proyek pembangkit PLTU 2×100 MW. Ini sesuai instruksi Gubernur Riau HM Rusli Zainal dalam rapat pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Riau di Gedung Daerah, Senin (11/4).

Dalam acara itu, Gubri sempat minta Wali Kota Pekanbaru, Drs H Herman Abdullah MM untuk menyelesaikan persoalan di lahan Kawasan Industri Tenayan (KIT) seluas 40 Ha milik Pemko itu.

‘’Pak Wali Kota, tolonglah persoalan lahan di KIT itu segera diselesaikan. Karena saya baca di koran hari ini, kalau dalam waktu dekat persoalan lahan ini tak selesai juga, PLN mengancam akan pindah dari sana. Jadi tolonglah ini diselesaikan,’’ katanya di hadapan Bupati dan Wali Kota se-Riau.

Penegasan Gubri ini disampaikan karena Pemprov Riau menilai perkembangan pembebasan lahan idealnya dapat bersinergi dengan progres pembangunan yang telah dirancang PLN.

‘’Ya untuk tahun ini kita memang terus melakukan pengembangan dalam elektrifikasi. Seperti rencana pembangunan PLTU 2×100 di Tenayan Raya. Untuk itu saya minta Wali Kota Pekanbaru menggesa progres tersebut, sehingga dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan,’’ ujar Gubri.

Dia menilai langkah ini jadi sorotan Pemprov mengingat PLN dalam waktu dekat akan merekonstruksi untuk persiapan pembangunan. Ini juga berhubungan dengan upaya memberi pelayanan listrik yang optimal pada masyarakat Riau.

‘’Saya harap April ini progresnya dapat terus dilanjutkan. Sehingga dapat memenuhi keperluan listrik di Riau,’’ terangnya. Wali Kota Drs H Herman Abdullah MM ketika dijumpai Riau Pos usai menghadiri rapat Musrenbang tingkat provinsi itu tak bersedia diwawancarai.

Saat akan meninggalkan Gedung Daerah, Herman berjalan cepat. Ketika diminta wawancara, Herman mengaku ada pertemuan dengan Dandim dan itu sangat penting. ‘’Saya mau cepat, jadi wawancaranya nanti saja, sudah ditunggu Dandim,’’ katanya berlalu meninggalkan Riau Pos dan masuk ke mobil Alphard putih.

Riau Pos berusaha menyusulnya ke kantor wali kota, namun Herman tetap tak mau diwawancarai. Dia juga mengatakan hal yang sama, ada pertemuan dengan Dandim.

‘’Wawancaranya nantilah, kan sudah saya bilang tadi,’’ katanya sambil masuk ke ruang kerjanya di lantai tiga.

Setelah menunggu sekitar satu jam, Wali Kota Pekanbaru keluar dari ruangannya. Ketika itu dia juga terlihat bergegas. Namun saat itu Riau Pos sudah tak lagi menyampaikan ingin wawancara.

Akan tetapi ketika itu Herman langsung menyapa para wartawan yang sudah menunggunya. ‘’Apa lagi, mau wawancara tentang PLN lagi. Nantilah malam ini kita rapat dulu,’’ ujarnya singkat.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, H Herwan Nasri menilai Pemko tak serius dalam proses ganti rugi lahan untuk pembangunan PLTU itu. ‘’Buktinya sampai hari ini semua proses yang dilakukan belum juga selesai. Sampai-sampai orang nomor satu di PLN datang turun langsung mengecek keseriusan Pemko,’’ kata Herwan.

Menurutnya, jika Pemko yang minta PLN melapor ke polisi saat ada masalah, itu justru menambah masalah. Harusnya semua jelas.

‘’Sebaiknya Pemko dan PLN duduk semeja dan bersama-sama ke lokasi, mengukur di mana sebenarnya lahan 40 Ha itu. Jangan lepas tangan gitu lah. Ada masalah, lapor polisi, sama juga dengan tidak. Kalau memang benar lahan itu sudah bebas, ya tentu semua sudah bisa kerja,’’ tambahnya.

Seperti disampaikan Dirut PLN Dahlan Iskan, kontraktor saat hendak bekerja dilarang warga. Ini ada masalah yang harus segera diselesaikan Pemko. ‘’Padahal dulu minta dibangun itu juga Pemko,’’ ujar Herwan.(rul/lim/rio/gus)

Read more: http://riaupos.co.id/news/2011/04/bila-sesuai-jadwal-separuh-lahan-pltu-sudah-ditimbun/#ixzz1JIwbjzU8
Iklan

One comment

  1. panajng bana…… ndak ado yg labih panjang lai……

    Di read more kek….biar orang ingin lebih tau n penasaran…..kan kren…

    jadilah admin yang propesional dikit…… by…. PlN indonesia….wkwkwkwwkw



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: